Infoperkebunan.com, JAKARTA — Ketahanan pangan menjadi modal penting bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Di tengah ancaman krisis dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu perdagangan internasional, pemerintah menegaskan capaian swasembada pangan sebagai salah satu prestasi utama dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan dalam waktu cepat,” ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo menekankan, kemandirian pangan bukan sekadar persoalan produksi, melainkan juga menyangkut kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat ketika pasokan global terganggu. Dalam situasi krisis, kemampuan finansial belum tentu menjamin suatu negara dapat membeli pangan dari negara lain.
“Dalam keadaan krisis kita punya uang pun mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain. Kita bersyukur kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan tantangan perubahan iklim, termasuk potensi dampak El Nino dan La Nina. Pemerintah, menurutnya, perlu menyiapkan langkah antisipasi agar produksi pertanian dan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Upaya tersebut diperkuat Kementerian Pertanian melalui peningkatan produksi dari hulu hingga hilir. Langkahnya meliputi penyediaan sarana produksi, perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta penyerapan hasil panen petani.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Indonesia diproyeksikan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian tersebut memperkuat fondasi pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.
Cadangan Beras Capai 4,56 Juta Ton
Ketahanan pangan nasional juga ditopang oleh penguatan cadangan beras pemerintah. Badan Pangan Nasional mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,56 juta ton per 20 Oktober 2026. Cadangan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu meredam gejolak harga.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, besarnya cadangan beras menjadi modal untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika produksi menghadapi tantangan iklim dan perdagangan global.
“Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (Cadangan Beras Pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman,” kata Amran.
Menurut dia, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari tingginya produksi. Capaian tersebut harus dipertahankan melalui peningkatan produktivitas, penguatan cadangan, stabilitas harga, serta perbaikan kesejahteraan petani.
Kesejahteraan Petani Menguat
Penguatan sektor pertanian turut tercermin dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Badan Pusat Statistik mencatat NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NTP nasional.
Kenaikan NTP menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini memberikan gambaran mengenai membaiknya posisi tukar petani, meskipun kesejahteraan mereka juga dipengaruhi biaya produksi, produktivitas, dan akses pasar.
Ke depan, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan produksi di tengah perubahan iklim, pertumbuhan kebutuhan konsumsi, dan dinamika perdagangan internasional. Perlindungan lahan pertanian, ketersediaan air, pemanfaatan teknologi, serta kepastian pasar bagi hasil panen menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Capaian swasembada sejumlah komoditas, penguatan cadangan beras, dan peningkatan NTP menjadi modal bagi Indonesia dalam memperkokoh ketahanan pangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian itu berlangsung berkelanjutan, sehingga ketersediaan pangan terjaga dan manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas.
