JAKARTA, INFOPERKEBUNAN.COM — Kenaikan harga getah karet mulai membawa angin segar bagi petani di sejumlah daerah. Di Jambi, harga karet di tingkat petani mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu, di Bengkulu Utara, harga berkisar Rp17.000 per kilogram untuk kualitas terendah dan Rp18.000–Rp18.500 per kilogram untuk kualitas terbaik.
Pergerakan harga tersebut menjadi harapan bagi petani karet yang menggantungkan penghidupan pada komoditas perkebunan rakyat. Di tengah dinamika pasar, penguatan harga perlu diikuti kebijakan yang mampu menjaga stabilitas perdagangan sekaligus memperluas penyerapan produksi dalam negeri.
Di pasar internasional, harga karet di Singapore Commodity Exchange (SICOM) tercatat sebesar 254,30 sen dolar AS per kilogram pada 23 Oktober 2026. Angka tersebut melemah tipis 0,66 persen dibandingkan hari sebelumnya, tetapi masih tumbuh 1,92 persen dalam sebulan terakhir.
Pergerakan harga global dan kenaikan harga di tingkat petani menunjukkan dinamika pasar karet yang terus berkembang. Namun, keberlanjutan manfaatnya bagi pekebun tidak hanya bergantung pada fluktuasi harga, melainkan juga pada tata niaga, kepastian pasar, kualitas bahan baku, dan kebijakan yang mendukung penyerapan produksi.
Bursa Komoditas Diharapkan Perkuat Posisi Petani
Di tengah perkembangan tersebut, rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mendapat dukungan dari Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo).
Apkarindo menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pembentukan bursa diharapkan dapat memperkuat transparansi perdagangan, memperbaiki mekanisme pembentukan harga, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi petani rakyat.
Bagi pekebun karet, tata niaga yang transparan menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat posisi tawar. Dengan mekanisme perdagangan yang lebih terbuka, pembentukan harga diharapkan semakin mencerminkan kondisi pasar dan kualitas komoditas yang diperdagangkan.
Meski demikian, manfaat bursa bagi petani akan sangat ditentukan oleh desain kebijakan, tata kelola, akses pelaku usaha, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan. Karena itu, keterlibatan petani dan kelembagaan pekebun menjadi penting agar kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat perdagangan di tingkat industri, tetapi juga menjangkau produsen di tingkat hulu.
Aspal Karet untuk Memperluas Penyerapan Produksi
Selain penguatan tata niaga, pengembangan pasar domestik melalui hilirisasi menjadi perhatian kalangan industri dan pengamat. Salah satu langkah yang didorong ialah penerapan aspal campuran karet (rubberized asphalt) pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional maupun daerah.
Kalangan industri dan pengamat mendesak pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur penggunaan aspal campuran karet. Kebijakan tersebut diharapkan membuka pasar baru bagi karet alam sekaligus memperluas pemanfaatannya di sektor infrastruktur.
Pemanfaatan karet sebagai bahan campuran aspal berpotensi menghubungkan kebutuhan pembangunan jalan dengan produksi perkebunan rakyat. Jika diterapkan secara konsisten dan didukung kesiapan industri, program tersebut dapat menjadi salah satu jalur penyerapan karet domestik.
Namun, implementasinya memerlukan kajian teknis, standar mutu, kesiapan pasokan, perhitungan biaya, serta dukungan anggaran dan pengadaan. Kepastian kebutuhan bahan baku juga diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh petani.
Kenaikan harga di Jambi dan Bengkulu Utara menjadi momentum untuk memperkuat langkah pembenahan sektor karet nasional. Penguatan bursa komoditas, transparansi tata niaga, dan perluasan hilirisasi melalui aspal karet dapat saling melengkapi dalam membangun pasar yang lebih kuat.
Bagi petani, harapan utamanya bukan sekadar menikmati kenaikan harga sesaat, melainkan memperoleh kepastian pasar dan pendapatan yang lebih layak. Karena itu, konsistensi kebijakan dan keterhubungan antara perdagangan, industri, serta perkebunan rakyat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi karet Indonesia.
